Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menjelaskan, bantuan keuangan (bankeu) desa yang diprotes Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) akan dievaluasi dan disempurnakan kembali dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang saat ini masih dalam tahap evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tonton Berita Menarik Lainnya Di sini